UKPBJ Didemo, Safrinal: Silahkan Laporkan, Jika Tak Terbukti Saya Lapor Balik!

UKPBJ Didemo, Safrinal: Silahkan Laporkan, Jika Tak Terbukti Saya Lapor Balik!
Pihak UKPBJ Muarojambi memberikan pernyataan kepada pendemo. (Romi/brito.id)

BRITO.ID, BERITA MUAROJAMBI - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Intelijen Pengawas Pengguna Anggaran Negara Republik Indonesia (IPPAN) RI, Muaro Jambi, Kamis (18/7) berunjuk rasa di depan Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Muarojambi.

Demo dilakukan sekitar pukul 11.00 WIB. Amirudin Koordinator aksi dalam orasinya menyebutkan bahwa unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk protes atas adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip pengadaan dan etika pengadaan pada UKPBJ Muaro Jambi. 

Pelanggaran itu berupa dugaan persekongkolan dengan penyedia barang dan jasa untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

"Dugaan persekongkolan itu jelas merugikan orang lain. Karena tindakan itu sama saja mengurangi, menghambat, memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat," kata Amirudin. 

Amirudin menjelaskan bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, Adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel. 

Pendemo mendesak bupati Muaro Jambi untuk menindak tegas oknum pegawai UKPBJ Muaro Jambi yang melakukan pelanggaran. Termasuk akan  menuntut proses tender yang terindikasi persengkongkolan agar dibatalkan. 

"Tender harus dibatalkan. Karena persekongkolan jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sanksinya sudah ditentukan pada Bab 12 Pasal 78, 79 dan 80," kata Amirudin. 

Tak hanya itu, mereka pun mengancam akan melaporkan dugaan persekongkolan kepada aparat penegak hukum. 

"Kami akan melaporkan ini dan meminta penegak hukum segera menindak lanjutinya," tutup Amirudin.

Aksi unjuk rasa ini akhirnya disambut Kepala Bagian UKPBJ Muarojambi Safrinal. Kepada pendemo Safrinal menyampaikan beberapa poin terkait tuntutan mereka. Proses tender di UKPBJ sudah dilaksanakan sesuai aturan seperti tercantum dalam Perpres No. 16 Tahun 2018. 

Dalam prosesnya, tidak ada intimidasi ataupun dugaan persekongkolan apalagi kecurangan seperti yang dituduhkan. 

Proses tender sendiri dilakukan melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses oleh semua penyedia yang mengikuti tender tersebut. 

"Terkait pembatalan tender hanya bisa dilakukan sesuai dengan aturan dalam Perpres. Ketidakpuasan bisa disampaikan dalam bentuk sanggahan atau sanggah banding dan yang berhak melakukan sanggahan pun adalah pihak penyedia. Pihak penyedia pun juga sudah diklarifikasi oleh Pokja," katanya.

Safrinal mengatakan jika aksi menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak semua masyarakat. Namun aksi ini diharapkan jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Safrinal pun menyampaikan jika memang terjadi dugaan persekongkolan, dia mempersilakan untuk membawanya ke ranah hukum. Namun tentu harus disertai dengan bukti-bukti.

"Silahkan namun jika tidak terbukti tentu saya akan lapor balik," kata Safrinal. (RED)

Kontributor: Romi R