HMI Cabang Jambi Desak Pemerintah Ungkap Identitas Pasien Positif Corona

Satu orang dalam pemantauan (ODP) di Provinsi Jambi meninggal dunia. Seorang lagi dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 atau Corona. Namun hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi masih terkesan menutupi identitas, riwayat perjalanan dan kontak fisik pasien positif.

HMI Cabang Jambi Desak Pemerintah Ungkap Identitas Pasien Positif Corona
Arby Tia Afrilianif Surahman. (istimewa)

BRITO.ID, BERITA JAMBI - Satu orang dalam pemantauan (ODP) di Provinsi Jambi meninggal dunia. Seorang lagi dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 atau Corona. Namun hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi masih terkesan menutupi identitas, riwayat perjalanan dan kontak fisik pasien positif.

Hal ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Arby Tia Afrilianif Surahman misalnya. Ketua Umum HMI Cabang Jambi ini menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Jambi yang tidak transparan, terhadap pasien positif Corona.

Baca Juga: Di Jambi Satu ODP Meninggal di RS Abdul Manap

Dia sangat kecewa dengan sikap Pemprov yang menutup - nutupi identitas pasien. Seharusnya dengan kondisi saat ini, identitas pasien harus dikeluarkan oleh Pemprov Jambi.

Arby memahami bahwa undang-undang mengatur privasi identitas pasien. Namun kondisi saat ini berbeda. "Corona sudah menjadi pandemi, artinya ini sudah menjadi masalah bersama. Pemerintah harus transparan," katanya.  

Menurut Arby, transparansi ini bukan untuk membuka aib pasien. Namun untuk melakukan pencegahan agar virus ini tidak menyebar.

Baca Juga: Jumlah ODP di Kabupaten Bungo Menjadi 51 Orang, 13 Diantaranya dalam Proses

"Kita tahu pasien sempat melakukan kontak dengan banyak orang. Apalagi pejabat publik. Jika kita sudah mengetahui riwayat kontak, pemerintah bisa cepat melakukan tindakan. Lalu masyarakat bisa ikut melakukan langkah antisipasi," tegasnya.

Kata Arby, selevel kabinet saja tetap diumumkan. Jika pemerintah tidak transparan, artinya tidak serius dalam memerangi wabah corona di Jambi ini. Sebab, kata dia masyarakat butuh informasi yang akurat dari pemerintah sebagai sumber terpercaya.

"Masyarakat butuh informasi. Jangan hanya bisa mengatakan hoaks saja, tetapi kita butuh informasi resmi dari pemerintah," pungkas Arby. (red)

Penulis: Dewi Anita