Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Administrasi Pengurusan ASN di Muarojambi, yang Tidak Vaksin?

Sertifikat vaksin adalah tanda kalau seseorang sudah pernah divaksinasi COVID-19. Sertifikat vaksin ini, sekarang dijadikan syarat administrasi bagi para ASN baik PNS maupun Non PNS di Muarojambi.

Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Administrasi Pengurusan ASN di Muarojambi, yang Tidak Vaksin?
Inspektur Inspektorat Muarojambi Budi Hartono (ist)

BRITO. ID, BERITA MUAROJAMBI - Sertifikat vaksin adalah tanda kalau seseorang sudah pernah divaksinasi COVID-19. Sertifikat vaksin ini, sekarang dijadikan syarat administrasi bagi para ASN baik PNS maupun Non PNS di Muarojambi.

Administrasi dimaksud adalah administrasi dalam pengurusan Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD) dan Surat Keterangan Bebas dari Temuan (SKBT). 

"Iya benar. Itu diskresi saya sebagai bentuk loyalitas terhadap pimpinan (bupati-red)," kata Inspektur Inspektorat Muarojambi Budhi Hartono Sabtu (25/9/21). 

Dijadikannya sertifikat vaksin ini menjadi syarat kepengurusan administrasi SKBD/SKBT, kata Budi, termaktub dalam surat edaran Inspektorat Muarojambi Nomor 800/Ala/1TKAB/2021 yang merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Bupati Muaro Jambi Nomor 065/616.ORG/VIL/2021 tentang PNS dan Non PNS sebagai teladan dalam disiplin Protokol Kesehatan, guna pencegahan penyebaran COVID-19 serta Surat Edaran Bupati Nomor 440/791/BPBD/2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

"Kita ASN ini kan teladan, jadi harus memberi teladan yang baik. Pemerintah memerintahkan agar divaksin jadi kita harus sukseskan program pemerintah," kata Budhi. 

Salah satu poin dalam surat edaran tersebut,  adalah tentang sanksi penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan bagi ASN yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19. 

“Untuk Penerbitan SKBD dan SKBT Surat  terdapat penambahan persyaratan yaitu poto kopi kartu vaksinasi COVID-19 atau surat keterangan telah divaksin COVID-19 minimal vaksinasi tahap pertama yang dilegalisir oleh Pimpinan OPD yang bersangkutan,” kata Budhi. 

Bagi ASN yang memiliki penyakit penyerta (komorbid) dapat melampirkan lampiran asli surat keterangan dokter pada fasilitas layanan kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dapat divaksin. Kata Budhi, ketentuan ini berlaku sejak tanggal 27 September 2021.

Penulis: Raden Romi
Editor: Rhizki Okfiandi