Update Data Penerima Bansos di Kabupaten Bungo Jadi Sorotan: Banyak Data yang "Miss"

BRITO.ID, BERITA BUNGO — Permasalahan terkait pembaruan data penerima bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi isu krusial yang diangkat dalam diskusi antara staf terkait di Kabupaten Bungo. Meskipun operator di tingkat dusun secara berkala telah memberikan data masyarakat yang berhak menerima melalui aplikasi Kemensos, data yang didistribusikan melalui PT Pos seringkali tidak up-to-date.

Hal ini diungkapkan oleh Septian Arifin, Camat Muka-muko Bathin VII, yang menyatakan bahwa data yang diterima di lapangan selalu “kurang update,” dan ini menjadi salah satu masalah utama di lapangan.

"Banyak kendala. Mulai dari jangka waktu update yang ditentukan oleh Kemensos itu sendiri, salah satunya,” ujar Septian Arifin, S.STP, M.Si menggarisbawahi tantangan dalam sinkronisasi data dari tingkat desa/dusun ke pusat, Senin (24/11).

Verifikasi dan Distribusi Bansos

Diskusi ini bermula dari agenda Pembagian Bansos melalui PT Pos yang sedang berlangsung. Salah satu pihak dalam percakapan menanyakan tentang mekanisme pengecekan lapangan terhadap penerima Bansos yang kondisi kehidupannya sudah membaik, serta apakah ada pembaruan data untuk mereka.

Menanggapi keluhan tentang data yang tidak valid, Kadis Sosial Ardani melalui Kasi di Dinas Sosial (Dinsos) Bungo memberikan klarifikasi terkait mekanisme penyaluran dan verifikasi:

 * Bansos yang disalurkan adalah Bantuan Langsung Tunai Sementara KESRA untuk 3 bulan (Oktober-Desember) sebesar Rp 300.000/bulan (total Rp 900.000).

 * Data penerima sudah diverifikasi oleh operator dusun/kelurahan, artinya data tersebut sudah update di tingkat lokal.

 * Pihak Dinsos meminta agar warga atau petugas melaporkan jika ditemukan data yang tidak tepat sasaran (BNBA) agar dapat dilakukan pengecekan lapangan.

Data Hasil Verifikasi Kabupaten Bungo

Berdasarkan dokumen verifikasi yang disertakan, tercatat data rekapitulasi verifikasi yang telah dilakukan:

Angka ini menunjukkan adanya disparitas data antara verifikasi Dinsos dan Hasil Verifikasi Final/OP-DES, yang mungkin mengindikasikan proses filtering atau validasi di berbagai tahapan.

Seruan untuk Ditindaklanjuti

Masalah lambatnya update data dari operator ke Kemensos dinilai sebagai kendala yang hampir terjadi di semua wilayah. Isu ini dianggap serius karena menyangkut akurasi penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.

Pihak dalam diskusi menyarankan agar masalah validitas data yang belum diselesaikan di tingkat pusat ini dapat dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) di tingkat DPR RI, mengingat banyaknya perwakilan DPR RI dari daerah Jambi yang dapat memperjuangkan masalah tersebut.

Isu “Banyak data yang Miss” ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) mendesak bagi pemerintah daerah dan pusat untuk segera diselesaikan demi ketepatan sasaran program Bansos.

Reporter: Ari Widodo 

Editor: Ari