Yayasan CAPPA Sebut Pada 2017 Ada 135 Konflik di Kawasan Hutan

Yayasan CAPPA Sebut Pada 2017 Ada 135 Konflik di Kawasan Hutan
Yayasan CAPPA Sebut Pada 2017 Ada 135 Konflik di Kawasan Hutan

BRITO.ID BERITA JAMBI -  Ketua Badan Pengurus Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, Rivani Noor Machdjoeri mengatakan konflik tenurial bukan sesuatu yang harus dijauhi.

“Konflik tenurial harus ditangani, diurai, diselesaikan. Bukan dijauhi, karena semakin dijauhi akan menambah kompleks persoalan,” katanya, Senin (26/11).

Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi sendiri telah mendampingi penyeleaian konflik tenurial antara masyarakat dengan pemegang konsesi, juga memfasilitasi akses masyarakat atas kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial dengan luasan 18.711 hektar di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari.

"Menurut catatan Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, konflik tenurial di kawasan hutan terus menunjukkan trend menaik secara kuantitas. Dari dokumentasi yang dilakukan Yayasan CAPPA Keadilan di tahun 2017 terjadi 135 konflik di kawasan hutan," terangnya.

Penyelesaian konflik tenurial itu penting dengan memfasilitasi para pihak membangun kesepakatan. Namun juga penting adalah mendampingi dan mengawal paska kesepakatan terjadi, agar obyek lahan kehutanan yang menjadi kesepakatan bisa dikelola dengan baik. "Bukan malah menjadi sumber masalah baru," ungkap Agus Sriyanta, Kabid pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Seminar Nasional ini menghadirkan 4 nara sumber di antaranta Iwan Nurdin (Tim Percepatan Penanganan Konflik Kantor Staf Presiden/KSP), Sigit Eko Yuwono (Kabid Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Provinsi Jambi), Arifadi Budiardjo (PT Royal Lestari Utama, Barito Pacific) dan Muhammad Zuhdi (Direktur Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi).

Sementara itu Kepala Bidang (kabid) Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Sigit Eko Yuwono , menjelaskan sumber-sumber konflik di Provinsi Jambi, pertama adalah konflik sumber daya alam, konflik ekonomi, konflik politik, konflik tapal batas wilayah administrasi dan konflik SARA.

Hal yang sama juga disampaikan M Zuhdi dari Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi yang meyebutkan bahwa Penyelesaian konflik tenurial tidak hanya memberikan kepastian akses masyarakat atas lahan kehutanan, tetapi juga berdampak pada peningkatan pendapatan komunitas.

“Dari studi yang kami lakukan di 2 lokasi, yaitu Dusun Simpang Macam Luar dan Dusun Kunangan Jaya1 Kabupaten Batanghari, kedua lokasi ini telah membangun kesepakatan kemitraan kehutanan dengan PT REKI, rata-rata pendapatan komunitas meningkat," Muhammad Zuhdi dari Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi. (sai)